Badan Penghubung - Provinsi Kalimantan Selatan

Sinkronisasi Kewenangan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Revisi UU No. 23 Tahun 2024

Jakarta, 06 November 2025. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi sekaligus sosialisasi dalam rangka Revisi UU No. 23 Tahun 2024 (yang akan menggantikan UU Nomor 23 Tahun 2014) akan menyinkronkan kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman antara pemerintah pusat dan daerah di Aula Badan Penghubung Prov. Kalsel (Jakarta). Perubahan ini bertujuan untuk memperjelas pembagian tugas antara pusat dan daerah dalam hal perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan, serta mencakup perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaannya.

Serahterima Sepeda Lsitrik dan Mobil Buggy/Golf Car oleh Pemprov. Kalimantan Selatan kepada Badan Penghubung Kalimantan Selatan (Anjungan Kalsel)

Dukungan Pemprov Kalsel dengan memberikan Fasilitas Sarana Armada Transportasi para Pejabat Daerah saat berkegiatan di Anjungan Kalsel, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur.
Menindaklanjuti Arahan Bapak Gubernur Kalimantan Selatan (H.Muhidin) bahwa Perangkat Daerah untuk dapat berkegiatan di Anjungan Kalimantan Selatan sebagai upaya kolaborasi dan sinergi optimalisasi Promosi Potensi Daerah dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam mendukung Fasilitas Sarana Armada Transportasi para Pejabat Daerah saat berkegiatan maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Umum Sekretariat Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan berupa 10 Unit Sepeda Lsitrik dan 1 Buah Mobil Buggy/Golf Car pada tahun 2025 tepatnya tanggal 05 November 2025.
Selanjutnya, tujuan pemberian Fasilitas Sarana ini juga untuk menjalankan surat edaran dari TMII agar setiap pengunjung menggunakan kendaraan listrik sebagai sarana transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon dengan menjaga kualitas udara dari kendaraan berbahan bakar fosil di dalam area tempat wisata. Penggunaan Sepeda Listrik Di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Terutama Berkaitan Dengan Program “Go Green TMII” dan Net Zero Emission khususnya Transformasi Menuju Kawasan Hijau dan Ramah Lingkungan dengan tujuan agar wisatawan dapat menikmati tempat wisata dengan cara yang lebih sehat, modern, dan berkelanjutan.
Harapannya Pengunjung Anjungan Kalsel dari Daerah semakin meningkat untuk mewujudkan Visi Kalsel Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.

Rapat Koordinasi triwulan II s/d III SAKIP Prov Kalimantan Selatan

Selasa (4/11/2025). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Tim SAKIP dan tindak lanjut Evaluasi AKIP Triwulan II–III. Kegiatan digelar untuk memperkuat sinergi dan komitmen peningkatan akuntabilitas kinerja di Kalimantan Selatan.

Rapat Koordinasi Progres Tindak Lanjut Pra Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Triwulan II Tahun 2025

Senin (3/11/2025). Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Koordinasi Progres Tindak Lanjut Pra Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Triwulan II Tahun 2025 di Aula Badan Penghubung Pemprov. Kalimantan Selatan (Jakarta). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif.

FGD Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR!) dan Whistleblowing System di Lingkungan Bapenda dan UPPD se-Kalimantan Selatan

Jakarta. Senin, 03 November 2025. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Unit Pelaksana Pelayanan Daerah (UPPD) se-Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR! serta penerapan Whistleblowing System (WBS). Acara ini digelar di Aula Badan Penghubung Kalimantan Selatan, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, cepat tanggap, dan bebas dari praktik penyimpangan. Melalui forum ini, seluruh peserta mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme penanganan aduan masyarakat dan sistem pelaporan pelanggaran dalam lingkup instansi pemerintah. Dalam arahannya, narasumber menyampaikan bahwa SP4N-LAPOR! merupakan platform resmi pemerintah untuk menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan aduan masyarakat secara terpadu. Sementara Whistleblowing System bertujuan memberikan ruang yang aman dan rahasia bagi pegawai maupun masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran, tindak kecurangan, maupun penyalahgunaan wewenang. Melalui FGD ini, aparatur di lingkungan Bapenda dan UPPD se-Kalimantan Selatan diharapkan semakin memahami tata kelola pengelolaan aduan sesuai ketentuan dan mampu menerapkan budaya kerja yang berintegritas tinggi.

Gelar Seni Budaya & Potensi Daerah (Icip-Icip Makanan Khas Kalsel, Tarian dan Pameran UMKM)

Minggu, 02 November 2025. Badan Penghubung Provinsi Kalsel (Anjungan Kalsel) menggelar kegiatan icip-icip gratis kuliner Banjar di Anjungan Kalimantan Selatan, TMII sebagai upaya mengenalkan cita rasa dan budaya Banua kepada masyarakat Ibu Kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya promosi potensi daerah, baik dari sektor kuliner, produk UMKM, maupun seni budaya khas Kalimantan Selatan yang menjadi wadah untuk memperkenalkan produksi dan potensi daerah kepada masyarakat luas. Melalui kegiatan icip-icip makanan khas Banjar ini, masyarakat mengenal cita rasa kuliner Banua sekaligus seni musik tradisional seperti musik panting. Beragam sajian khas Banjar turut dihadirkan, mulai dari mie habang, bubur gunting, hingga minuman legendaris sirup habang. Tak hanya kuliner, pengunjung juga dapat melihat langsung produk-produk UMKM unggulan seperti kain sasirangan, aksesori khas, laung banjar, dan kerajinan tangan dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.